Oleh Dr. Sofian Al Hakim, M.Ag., Dr. Atang Abd. Hakim, M.A., Muhammad Hasanuddin, S.Ag., M.Ag
ZONAHALAL.ID- Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang baik dalam mengemasnya agar lebih menarik dan adabtif dengan perkembangan jaman.
Industri pariwisata termasuk salah satu sektor yang mengalami perubahan sangat cepat sehingga perlu direspon dengan cepat pula.
Dewasa ini, trend pengembangan pariwisata dunia telah mengalami perubahan dari wisata konvesional ke wisata halal. Gagasan wisata halal mulai digulirkan pada tahun 2000 an yang diinisiasi oleh OKI (Organisasi Koorperasi Islam).
Inisiasi ini ternyata mendapatrespon positif dari masyarakat dunia di pelbagai negara, termasuk dinegara yang muslimnya minoritas seperti: Singapura, Thailand, Inggris, Jepang, Taiwan, Hongkong, Afrika Selatan, Jerman, Belgia, Prancis, dan Australia yang mereka berlomba-lomba membuka paket wisata halal.
Hal itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan devisa bagi negaranya dari ceruk pasar halal (halal global market) yang sangat besar. Jika negara dengan minoritas muslim pun begitu semangat menggalakan wisata halal, maka menjadi ironis jika bangsa ini mengabaikannya.
Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pangsa pasar halal yang besar dan berpeluang menjadi leader pariwisata halal di kancah dunia.
Pariwisata halal di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius pada Tahun 2013 melalui Kemenparekraf RI (sekarang menjadi Kemenpar). Kemenpar merupakan institusi negara yang hadir menjadi leading sektor pengembangan industri pariwisata halal di Indonesia.
Dalam ikhtiarnya, Kemenpar RI telah membentuk tim percepatan pariwisata halal dan memetakan di 13 Provinsi menjadi destinasi halal nasional, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB serta Sulawesi Selatan, dan Bali
Buku Model Desa Ecowisata halal yang merupakan hasil dari pengabdian berbasis riset ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Pengabdian ini berangkat dari riset sebelumnya tentangp ariwisata halal dan industri halal yang dilakukan sejak tahun 2016-2018 di beberapa tempat baik di dalam negeri maupun diluar negeri.
Didalam negeri, riset pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (Lombok) dan Aceh. Sedangkan riset di luar negeri tentang industri halal di Singapura dan Malaysia.
Berdasarkan hasil riset tersebut kemudian ditransformasikan pada tahun 2019 menjadi desa ecowisata halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung. Transformasi hasil riset ini diawali terlebih dahulu denganbkegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Indragiri pada tahun 2018.
Dari KKN inilah transfomrasi hasil riset pariwisata halal mulai di perkenalkan kepada masyarakat dan stakehoders. Adanya respon positif dari masyarakat dan stakeholders dalam kegiatan pengabdian ini menjadi spirit untuk mewujudkan desa ecowisata halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung secara bersama-sama.
Atas dasar tersebut, sudah selayaknya, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang sudah berkontribusi dalam kegiatan pengabdian ini antara lai: LP2M UIN SGD Bandung, Disparbud Kab. Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung, Ketua DPRD Kab. Bandung, Bank Indonesia (BI) KPw. Jawa Barat, Dompet Dhuafa Jawa Barat dan Komunitas Sabilulungan Bersih (SABER) Indragiri yang sudah berikhtiar bersama-sama mewujudkan desa ecowisata halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung, semoga ikhtiar tersebut menjadi amal soleh dan jariyah yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Ingin mengetahui lebih jauh tentang desa ecowisata halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung dapat diunuh pada Buku Saku ini.
