ZONAHALAL.ID BAJO -- Dalam upaya memperkuat ekosistem halal dari hulu, LPPOM Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Festival Syawal 1446 H dengan fokus pada edukasi dan fasilitasi sertifikasi halal BPJPH untuk usaha penggilingan daging. Sebelumnya, program serupa telah dilakukan untuk sejumlah pelaku UMK di Labuan Bajo. Ini menjadi wujud komitmen LPPOM NTT mendukung pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) agar lebih kompetitif sekaligus memenuhi regulasi sertifikasi halal dengan cepat dan mudah.
Melalui Festival Syawal 1446 H bertema "Perkuat dari Hulu melalui Penggilingan Daging Halal", LPPOM NTT menggelar sosialisasi kepada pelaku usaha jasa penggilingan daging di Kantor MUI Provinsi NTT. Direktur LPPOM NTT, Dr. H. Khalid K. Moenardy, M.Si., menegaskan bahwa kebersihan produk tidak otomatis menjamin kehalalannya. “LPPOM dibentuk atas permintaan pemerintah untuk melakukan audit halal terhadap seluruh produk konsumsi masyarakat. Sejak berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada 2019, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang memang dinyatakan tidak halal,” jelas Khalid, dikutip dari laman Halal MUI, Senin (28/4/2025).
Khalid juga mengingatkan bahwa sertifikasi halal harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan beban, terutama bagi industri kuliner mikro dan kecil seperti pedagang mie dan bakso. Ia mengungkapkan data dari Ketua Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (APMISO), Drs. Lasiman, yang menunjukkan bahwa baru sekitar 1,5% pedagang bakso yang memiliki sertifikat halal. Ironisnya, sekitar 70% daging sapi yang beredar di pasar diserap oleh pedagang bakso.
Sayangnya, keterbatasan fasilitas penggilingan daging bersertifikat halal menjadi salah satu kendala utama.
Ketiadaan fasilitas ini membuat proses sertifikasi menjadi panjang, rumit, dan mahal, sehingga menyulitkan pedagang kecil untuk memenuhi regulasi. “Situasi ini perlu mendapat perhatian serius agar upaya pemerintah dalam menjamin kehalalan produk tidak justru menghambat keberlangsungan UMK di sektor kuliner,” tegas Khalid.
Melalui Festival Syawal kali ini, LPPOM NTT memfokuskan diri pada fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku UMK di jasa penggilingan daging. Ini adalah bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan produk halal nasional. “Tujuan kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepedulian LPPOM terhadap UMK dalam meningkatkan daya saing dan menambah nilai produk mereka,” ujar Khalid.
Kegiatan ini menjadi momentum LPPOM untuk membangun citra positif dan menegaskan perannya sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang profesional dan kredibel, khususnya melalui pemberdayaan sektor UMK. LPPOM NTT juga terus memperkuat relasi dengan berbagai pemangku kepentingan, membangun jejaring strategis, dan menyediakan fasilitas penggilingan halal di berbagai daerah dengan melibatkan regulator sebagai motor perubahan.
Pada tahun sebelumnya (2024), puncak Festival Syawal diselenggarakan di Labuan Bajo, dengan fokus pada fasilitasi sertifikasi halal bagi 744 UMK di sektor kuliner, khususnya di lima Destinasi Super Prioritas (DSP): Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulawesi Utara). Saat itu, juga dilakukan pengesahan Kawasan Kuliner Ramah Muslim di Kampung Ujung, Labuan Bajo. Dari 42 UMK yang mendapatkan fasilitasi, 30 di antaranya berasal dari wilayah tersebut. Ini menjadi tonggak penting dalam mengembangkan ekonomi syariah sekaligus memastikan kehalalan, keamanan, dan kesehatan produk di kawasan wisata unggulan.
Kawasan Kuliner Ramah Muslim ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat dan wisatawan akan ketersediaan produk yang halal, aman, dan sehat, memperkuat posisi Indonesia di kancah pariwisata halal dunia.
“Rangkaian tema dan kegiatan ini menunjukkan bahwa LPPOM NTT selalu berada di garda terdepan dalam menjawab isu-isu strategis di kalangan konsumen Muslim,” pungkas Khalid.
Festival Syawal LPPOM NTT bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret memperkuat ekosistem halal dari hulu ke hilir, memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku UMK, dan mendorong pertumbuhan ekonomi halal yang lebih inklusif di Indonesia.
